MAKALAH : HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

_______________________________________________________________________

LIHAT JUGA MAKALAH LAINNYA:

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Sebagai agama samawi terakhir yang hadir di muka bumi ini, Islam mempunyai misi rahmatan lil'alamin, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama universal, muatan Islam didesain oleh Tuhan untuk mencakup beragam lini dan sektor kehidupan ummat manusia.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis.

Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, Hukum Islam mempunyai beberapa kekhasan yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Kekhasan tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah Tuhan, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum ”langit’. Sebab, hukum Tuhan tidak sama sekali hanya pengisi ruang idealisme yang melangit, namun ditempa untuk kemaslahatan umat dalam mengarahkan kehidupan yang ideal yang tidak terserabut dari area kekinian dan kedisinian. Oleh karena itu, pembahasan hukum Tuhan yang mengatur hak-hak manusia, melindungi dan menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan hak-hak Tuhan itu sendiri.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa melayaninya. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya : ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergerak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Oleh karena itu, hukum Islam yang menghadapi perubahan sosial dengan karakteristik yang dimilikinya mampu eksis meskipun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan hukum Islam itu untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sendiri. formulasi hukum Islam untuk menjawab kebutuhan zaman tersebut harus didasarkan kepada maqasid al-syari’ah sekaligus maslahah. Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan seperti prinsip keadilan, kebebasan dan sikap toleran terhadap agama yang lain.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah pengertian Hukum Islam dan Perubahan Sosial?

2.      Bagaimanakah karakteristik Hukum Islam?

3.      Bagaimanakah Eksistensi Hukum Islam dan Perubahan Sosial?

Apakah Makna Islam dan Perubahan Sosial?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum Islam dan Perubahan Sosial

1.      Hukum Islam

Kata hukum Islam dalam Alquran tidak akan pernah didapatkan. Tapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara’, fiqhi, dan syariat ataupun syara’. Dalam literature Barat terdapat term “Islamic Law” yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata “Islamic law” sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh-pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan Islamic law, bukanlah syariat, tetapi fiqhi yang telah dikembangkan oleh Fuqaha. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Secara terminology Prof. Dr. Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat[1]. Ta’rif ini lebih dekat kepada fiqhi bukan pada syari’at.

Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam[2].

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqhi karena arti syara’ dan fiqhi terkandung di dalamnya.

2.      Perubahan Sosial

Gillin mengatakan perubahan-perubahan social adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singakt Samuel Koeng menyatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebabsebab ekstern[3].

Selo Soemardjan merumuskan bahwasanyaperubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasukd id alamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat[4].

Dari dua definisi tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan social adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayana, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

B.     Karakteristik Hukum Islam

1.      Penerapan Hukum Bersifat Universal

Sebagian besar dari nash-nash Alquran tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak bicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail[5]. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.

2.      Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan

Dalam Alquran tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Apabila Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Walaupun demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. Contoh tetang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati kelaparan. Karenanya maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

3.      Menetapkan Hukum Bersifat Realitas

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatuhukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dr. Said Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode of realism[6].

4.      Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.

5.      Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus melaksanakan hukum-hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-laranganNya[7].

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.

Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi ia juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang tentunya akan memudahkan kita memahami lebih jauh tentang eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial.

C.    Eksistensi Hukum Islam Dan Perubahan Sosial

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara[8].

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah[9].

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari Alquran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya.

Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alas an bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

D.    Makna Islam Dan Perubahan Sosial

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, modernitas adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (paradigma), life style dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap prilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan modernitas adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalanpersoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan tekhnologi dengan segala sumber kemampuannya[10].

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social (social movement). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial[11].

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid[12] menyatakan bahwa:

"Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas"

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan Barat atau dipengaruhi oleh sekularisma. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan (seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan) sedang dalam perobahan dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Dalam suasana dan keadaaan beginilah agama dapat membantu dengan memberi pegangan agar pribadi dan masyarakat tidak gelisah dan menemukan pegangan yang pasti dan benar pada ajaran Tuhan.

Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespon segala perubahan social yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia.  Perubahan hukum Islam itu perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya.

Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan nash yang ada, dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Dengan ketentuan semacam itu hukum Islam selalu up to date sesuai dengan perkembagan zaman.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Wijaya, Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

Imdad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam). http://www.lpsdimataram.com  tahun 2013

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Muhammad Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif (Cet. I,Jakarta: Rajawali Press, 1998)

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XII,Jakarta: Rajawali Press: 1995)

Satria Effendi M. Zein, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997)

Yusuf al-Qardhawy, Keluasan dan Keluesan Hukum Islam (Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1992)

Zaenudin, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah), Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012

---

[1] Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 12

[2] Ibid., hal. 17

[3] Abdi Wijaya, Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

[4] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XII,Jakarta: Rajawali Press: 1995), hal. 337.

[5]Yusuf al-Qardhawy, Keluasan dan Keluesan Hukum Islam (Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1992), hal. 24

[6] Ibid., hal. 35

[7] Muhammad Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif (Cet. I,Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 167.

[8] Satria Effendi M. Zein, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997), hal. 148

[9] Ibid., hal. 154

[10] Zaenudin, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah), Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012

[11] Imdad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam). http://www.lpsdimataram.com  tahun 2013

[12] Ibid.,